Jakarta
- Di hari jadinya ke-468, Jakarta mendapat kado pahit dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan BPK atas APBD DKI Jakarta 2013
menunjukkan ada 86 proyek yang ganjil sehingga berpotensi merugikan
daerah dengan nilai total Rp 1,54 triliun.
Anggota V BPK Agung Firman Sampurna mengatakan temuan itu terdiri atas temuan berindikasi kerugian daerah Rp 85,36 miliar, potensi kerugian daerah Rp 1,33 triliun, kekurangan penerimaan daerah Rp 95,01 miliar, dan 3E (tidak efektif, efisien, dan ekonomis) alias pemborosan Rp 23,13 miliar.
"Arah kebijakan pemeriksaannya berfokus ke dana belanja bantuan sosial, belanja jasa, dan modal," kata Agung dalam konferensi pers di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat, 20 Juni 2014.
Temuan-temuan yang mencolok pada era Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama itu terdapat di Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan, dan Dinas Perhubungan.
(baca: Data Dibuka ke BPK, Jokowi Ingin Negara Transparan)
Temuan di Dinas Pendidikan meliputi penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) ganda kepada 9.006 penerima senilai Rp 13,34 miliar. Selain itu, hasil audit dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di sampel sebelas sekolah negeri menunjukkan indikasi kerugian Rp 8,29 miliar.
Padahal, total anggaran BOP untuk sekolah negeri mencapai Rp 1,57 triliun.
BOP untuk sekolah swasta juga terindikasi merugikan daerah Rp 2,19 miliar karena ada manipulasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan ada sekolah yang mendapat BOP walaupun tidak meminta bantuan dana.
Program pengadaan bus Transjakarta dan bus sedang di Dinas Perhubungan dinilai tidak sepenuhnya sesuai ketentuan dan diragukan kewajaran harganya senilai Rp 118,40 miliar dan Rp 43,87 miliar.
Selain itu, ada pula keganjilan di Dinas Pekerjaan Umum karena adanya pencairan uang persediaan pada akhir 2013 sebesar Rp 110,04 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 104,62 miliar ditransfer ke rekening kepala seksi kecamatan, suku dinas, dan kepala bidang pemeliharaan jalan.
"Dari hasil uji lapangan, ditemukan belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban Rp 2,24 miliar," kata Firman. Ada pula indikasi kerugian Rp 4,49 miliar akibat proyek pembangunan jalan kampung yang volumenya kurang dan tidak sesuai spesifikasi teknis.
Program Kampung Deret juga dinilai tak optimal karena tidak mencapai target. Dari anggaran Rp 214 miliar, hanya terealisasi Rp 199 miliar hingga 30 Mei 2014 atau 93,12 persen dari target. Selain itu, banyak juga rumah deret yang berdiri di atas tanah negara, di lokasi drainase, dan garis sepadan sungai. (baca: Jokowi Janji Kampung Deret Bertambah Tahun Depan)
Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofian mengaku tidak menyangka rapor keuangan DKI Jakarta bakal merosot pada tahun ini. "Saya juga kaget," ujar Ferrial seusai rapat paripurna luar biasa dengan agenda mendengarkan hasil pemeriksaan oleh BPK. "Ini kado pahit untuk ulang tahun Jakarta," ujar dia.
Anggota V BPK Agung Firman Sampurna mengatakan temuan itu terdiri atas temuan berindikasi kerugian daerah Rp 85,36 miliar, potensi kerugian daerah Rp 1,33 triliun, kekurangan penerimaan daerah Rp 95,01 miliar, dan 3E (tidak efektif, efisien, dan ekonomis) alias pemborosan Rp 23,13 miliar.
"Arah kebijakan pemeriksaannya berfokus ke dana belanja bantuan sosial, belanja jasa, dan modal," kata Agung dalam konferensi pers di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat, 20 Juni 2014.
Temuan-temuan yang mencolok pada era Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama itu terdapat di Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan, dan Dinas Perhubungan.
(baca: Data Dibuka ke BPK, Jokowi Ingin Negara Transparan)
Temuan di Dinas Pendidikan meliputi penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) ganda kepada 9.006 penerima senilai Rp 13,34 miliar. Selain itu, hasil audit dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di sampel sebelas sekolah negeri menunjukkan indikasi kerugian Rp 8,29 miliar.
Padahal, total anggaran BOP untuk sekolah negeri mencapai Rp 1,57 triliun.
BOP untuk sekolah swasta juga terindikasi merugikan daerah Rp 2,19 miliar karena ada manipulasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan ada sekolah yang mendapat BOP walaupun tidak meminta bantuan dana.
Program pengadaan bus Transjakarta dan bus sedang di Dinas Perhubungan dinilai tidak sepenuhnya sesuai ketentuan dan diragukan kewajaran harganya senilai Rp 118,40 miliar dan Rp 43,87 miliar.
Selain itu, ada pula keganjilan di Dinas Pekerjaan Umum karena adanya pencairan uang persediaan pada akhir 2013 sebesar Rp 110,04 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 104,62 miliar ditransfer ke rekening kepala seksi kecamatan, suku dinas, dan kepala bidang pemeliharaan jalan.
"Dari hasil uji lapangan, ditemukan belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban Rp 2,24 miliar," kata Firman. Ada pula indikasi kerugian Rp 4,49 miliar akibat proyek pembangunan jalan kampung yang volumenya kurang dan tidak sesuai spesifikasi teknis.
Program Kampung Deret juga dinilai tak optimal karena tidak mencapai target. Dari anggaran Rp 214 miliar, hanya terealisasi Rp 199 miliar hingga 30 Mei 2014 atau 93,12 persen dari target. Selain itu, banyak juga rumah deret yang berdiri di atas tanah negara, di lokasi drainase, dan garis sepadan sungai. (baca: Jokowi Janji Kampung Deret Bertambah Tahun Depan)
Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofian mengaku tidak menyangka rapor keuangan DKI Jakarta bakal merosot pada tahun ini. "Saya juga kaget," ujar Ferrial seusai rapat paripurna luar biasa dengan agenda mendengarkan hasil pemeriksaan oleh BPK. "Ini kado pahit untuk ulang tahun Jakarta," ujar dia.
